PASURUAN - Aksi pembubaran oleh aparat saat pagelaran seni budaya berlangsung, dikeluhkan para seniman. Bahkan sulitnya peroleh izin, seniman dan budayawan tergabung FPK Jatim (Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur), berkirim surat kepada Presiden RI dengan tembusan Kapolri, Kemendikbud dan Kemenparekraf.
Surat dilayangkan pada Rabu (4/11) itu, FPK berharap pemerintah menerbitkan regulasi yang berpihak pada pelaku seni. Yakni memberi ruang luas bagi seniman dalam berkarya."Dengan berkirim surat ke Presiden, kita berharap ada solusinya," kata Ki Bagong Sabdo Sinukarto, Ketua FPK Jatim, Kamis (5/11/2020) siang.
Meburut dia, meski saat ini sudah ada payung hukum yakni Pencabutan Maklumat Kapolri dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yaitu Menteri Pendidikan & Kebudayaan bersama Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif."Namum dua regulasi ini, tidak bisa diimplementasikan di daerah," tegasnya.
Bantuan Pemerintah Pusat pada pelaku seni, agar bisa disederhanakan."Banyak pelaku seni yang kesulitan mendaftar. Bagi yang namanya sudah tercantum, juga sulit melakukan pencairan karena rumitnya tata cara melalui system online. Sedangkan bagi mereka yang tak paham, tidak ada pendampingan," ujar Ki Bagong.
Menurutnya, kalangan Seniman tradisional rata-rata gaptek (gagap teknologi). Sehingga perlu dipermudah cara pendaftaran dan juga cara pencairannya. "Karenanya dengan permudah proses dalam regulasi yang telah diterapkan menjadi suatu kebijakan, agar dipernudah dan bisa diakses cepat," tandasnya.
Ki Bagong menyebut, kalau pihaknya sudah menemui pejabat Dirjen Kebudayaan bidang Pamong Budaya, Sri Hartini. Bahkan Sri, dihadapan pengurus FPK Jatim, menyambut baik keluhan pelaku seni di daerah. Bahkan Dirjen telah melakukan sosialisasi ke para pejabat di kota dan kabupaten soal kebudayaan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Otinus Erwin Y |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi