PASURUAN - Aksi audensi sejumlah aktivis dengan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Pasuruan, terkait penggunaan dana Covid-19 Kota Pasuruan, Rabu (4/11/2020) siang, menegangkan. Kemarahan para aktivis ini karena tak kunjung dimulainya dialog tentang penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan.
Kalangan aktivis 'tak diorangkan' karena harus menunggu Pjs Walikota Pasuruan, Ardo Sahak, lebih dari satu jam. Padahal surat audensi tersebut telah dilayangkan sejak dua pekan sebelumnya. Sehingga mereka yakin kalau surat itu telah diketahui dan disetujui oleh pihak Pemkot.
Ketua GM FKPPI Pasuruan, Ayi Suhaya mengatakan kekecewaannya atas tidak responsifnya jajaran pejabat Pemkot Pasuruan."Kamibsudah dua minggu yang lalu dan kami sudah menyampaikan pemberitahuan untuk berdialog dengan Pjs Walikota Pasuruan," ujar Ayik.
Pihaknya kali ini hanya ingin audensi saja. "Kami inginkan diskusi karena ada beberapa kejanggalan pelayanan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kota Pasuruan yang seharusnya ditangani sesuai aturan," papar Ayik Suhaya, seusai melampiaskan kemarahannya.
Ia menuduh Pemkot Pasuruan tebang pilih dan tidak adil saat meneima kalangan aktivis. Bahkan, sehari yang lalu, Pemkot disebut bersedia menerima kunjungan kerja spesifik perseorangan anggota DPR RI, Aminurokhman dalam rangka rapat koordinasi menjelang Pilwali di tengah pandemi.
Ia juga menyebut, audensi yang melibatkan sejumlah element masyarakat ini menyangkut persoalan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pelayanan kesehatan di RSUD dr Soedarsono yang banyak mendapat keluhan masyarakat."Kami datang dengan baik-baik, untuk mewakili masyarakat," terangnya.
Dari audensi tersebut, pihaknya ingin transparansi terkait penggunaan dana Covid-19 untuk Kota Pasuruan."Kami ingin mempertanyakan penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan. Karena serapan anggarannya masih 30 persen, sehingga masyarakat tidak menerima manfaatnya," imbuh Ayik Suhaya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Otinus Erwin Y |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi