PASURUAN - Kalangan aktivis "menantang" keberanian Polres Pasuruan dalam menindak penambangan ilegal di Kabupaten Pasuruan. Desakan itu diberikan, setelah ditengarai banyaknya penambangan ilegal namun minim dengan penindakan.
Koordinator Persatuan Organisasi Rakyat untuk Transparansi dan Advokasi Lingkungan (PORTAL), Lujeng Sudarto menegaskan, ada kurang lebih 48 tambang ilegal yang ada di wilayah hukum Polres Pasuruan.
Mereka beraktivitas melakukan pengerukan dan penjualan hasil produksi tambang yang diduga tidak mengantongi izin memadai.
"Kami datang untuk mengadukan keberadaan tambang-tambang ilegal di Kabupaten Pasuruan," kata Lujeng.
Menurut Lujeng, penambangan ilegal ditengarai banyak terjadi di Kabupaten Pasuruan karena beberapa hal. Salah satunya, dipengaruhi lemahnya penindakan yang dilakukan penegak hukum.
Akibatnya, aktivitas illegal tersebut tetap saja berjalan. “Entah itu karena ada orang-orang kuat atau karena apa. Sehingga, aktivitas perusakan lingkungan tetap saja marak di Kabupaten Pasuruan,” tudingnya.
Karenanya, Lujeng menantang aparatur kepolisian dalam memberantas penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Karena saat ini, baru AT yang terjerat. Sementara, masih banyak penambang-penambang liar lainnya yang masih menjalankan aktivitasnya.
"Kami sudah menyerahkan data. Kami menunggu tindak tegas terhadap penambangan liar," ujarnya, Rabu (25/1/2023) sore.
Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengungkapkan, kedatangan para aktivis tersebut untuk menginformasikan adanya dugaan tambang-tambang ilegal di Kabupaten Pasuruan.
Isu dari penambangan itu pun banyak. Selain tidak memiliki izin juga tidak dilakukan reklamasi. Namun, aktivitas penambangan disebut-sebut tetap berjalan.
“Informasinya sudah kami terima. Tentunya, akan kami pelajari dulu untuk kemudian memastikan kebenarannya,” jelasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Awin Wildania |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi